Penggunaan SIMINA diresmikan Gubernur Jawa Tengah

PERUSDA JEPARA - Pendistribusian BBM secara tepat sasaran mulai menemukan titik terang setelah Gubernur meresmikan peluncuran Kartu BBM bagi nelayan agar pendistribusian BBM bisa tepat sasaran dan tidak disalahgunakan oleh kalangan yang tidak seharusnya.

Untuk Mendapatkan Kartu Tersebut, Perusda Jepara sudah mendata Jumlah nelayan yang ada di Jepara beserta Kuota yang dibutuhkan, rencananya nanti akan dilakukan sosialisasi ke kelompok-kelompok nelayan agar menggunakan kartu ini untuk bisa mendapatkan kuota BBM bersubsidi, sehingga tidak membeli ke SPBU, karena SPBU bukan peruntukan Nelayan.

Perusda Aneka Usaha Jepara kini memiliki 1 SPBN Pertamina dan 2 SPBN AKR yang kesemuanya itu untuk kedepan akan diberlakukan ketentuan yang sama yaitu menggunakan Kartu Nelayan, sehingga Pendistribusian jauh lebih efektif, tepat sasaran dan tidak beresiko bagi nelayan itu sendiri ketika membeli BBM.

Berikut merupakan ulasan yang bersumber dari Situs Resmi Pemerintah Jawa Tengah ketika meresmikan Penggunaan Kartu SIMINA dan Salah Satu SPBN di Demak.

Kesulitan nelayan terhadap ketersediaan solar, tampaknya tidak akan terjadi lagi setelah diluncurkannya Kartu Bahan Bakar Minyak (BBM) Nelayan. Peresmian secara simbolis dilakukan Gubernur Jawa Tengah H Ganjar Pranowo SH, di Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Morodemak, Kecamatan Bonang, Kabupaten Demak, Jumat (4/4).

"Dulu nelayan sambat, setiap mau ke laut solar sulit. Tapi saya coba mendata, sakjanne sing kudhu enthuk
kartu nelayan sing endhi. Dan hari ini Kartu BBM diluncurkan untuk memberikan jaminan solar kepada nelayan," beber Gubernur.

Kartu BBM merupakan kartu yang diberikan kepada pemilik kapal perikanan sebagai syarat pembelian BBM bersubsidi dengan kuota tertentu sesuai kebutuhan dan ukuran kapal, dengan memperhatikan kekuatan mesin, alat tangkap yang digunakan, serta waktu operasional di laut. Kartu itu juga sebagai bagian dari sistem informasi layanan BBM bersubsidi untuk nelayan (SIMINA). Saat ini kartu yang dibagikan sudah sekitar 12 ribu kartu. 

Kontrol penggunaan kartu BBM nelayan dilakukan secara online, sehingga dapat dimonitor real time. Tidak hanya dalam pembelian solar, melalui sistem tersebut juga diharapkan ada pendataan terhadap nelayan yang ada di Jawa Tengah yang seharusnya mendapat jaminan solar. 

Di samping itu juga mengetahui kebutuhan nelayan lainnya. Seperti, alat tangkap, pengolahan, serta usaha sampingan yang dapat dilakukan. Masa pancaroba yang biasanya menjadi masa paceklik, jangan dianggap bencana. 

"Jangan hanya tergantung ini. Nelayan bisa mengusulkan usaha apa yang bisa dilakukan selain melaut. Apakah pengolahan, budidaya ikan, rumput laut, mengolah sisik ikan yang biasanya cuma dibuang, dan sebagainya. Tidak cukup hanya dengan padat karya, tapi mereka perlu keahlian. Termasuk ibu-ibunya," kata Ganjar.

Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah Ir Lalu M Syafriadi MM, menjelaskan jumlah nelayan Jawa Tengah sekarang ini mencapai 150.388 orang, dengan jumlah kapal 24.952 unit, yang tersebar di pantai utara dan selatan provinsi ini. Mereka sangat bergantung pada ketersediaan BBM untuk melaut, dan 60 persen biaya operasional untuk membeli BBM. Dengan keterbatasan kuota BBM perlu pengaturan jatah BBM bagi nelayan agar pembagiannya lebih proporsional. Sehingga, seluruh nelayan dapat melaut untuk mencukupi kebutuhan hidup keluarganya.

"Pada tahap awal ini, kami mencetak 12 ribu kartu. Dan kami terus melakukan identifikasi nelayan," tandas dia. 

Dalam kesempatan tersebut Gubernur juga meresmikan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Nelayan (SPBN) Aneka Kimia Raya (AKR) di kompleks PPP Morodemak, serta melihat langsung simulasi Kartu BBM nelayan secara online. Selanjutnya Gubernur juga melakukan pengisian solar ke drum nelayan yang nantinya digunakan untuk bahan bakar selama melaut. (humas jateng)_ully

sumber : http://jatengprov.go.id/id/berita-utama/kartu-bbm-nelayan-diresmikan-tak-hanya-beri-jaminan-solar